NPWP

Belakangan ini lagi santer santernya informasi tentang kepemilikan NPWP, hanya banyak yang bingung juga mengenai cara dan syarat syarat yang diperlukan untuk membuat NPWP. So guys, kali ini kita share soal NPWP ini, tentu saja secara basic ….

Apa itu NPWP ?

NPWP adalah kependekan dari Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Jadi, fungsinya mirip-mirip dengan KTP atau SIM, Cuma beda tujuannya saja. Nah, jika seseorang atau badan sudah memiliki NPWP, maka ia akan masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia.

Siapa yang harus memiliki NPWP ?

Berdasarkan ketentuan, setiap badan (PT, CV, Yayasan, Koperasi dsb) wajib memiliki NPWP. Sedangkan untuk orang pribadi, yang wajib memiliki NPWP adalah orang yang penghasilannya dalam satu tahun melebihi jumlah tertentu yang disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tata Cara Pendaftaran NPWP!

Persyaratan untuk memperoleh NPWP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-160/PJ./2007.

• Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

Usaha diartikan sebagai kegiatan usaha sebagaiman pengertian umum (common sense) sedangkan pekerjaan bebas adalah pekerjaan karena keahlian yang dimilikinya, misalnya seorang dokter, akuntan. Sehingga contoh dari wajib pajak yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas adalah karyawan yang menerima gaji saja tanpa memiliki usaha. Jadi penghasilannya semata-mata adalah dari pemberi kerja.

Syarat yang diperlukan adalah:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau paspor
2. surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing

• Untuk Wajib Pajak Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia,
2. atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing (bentuk formulir sebagaimana dalam angka VII Lampiran I PER-160/PJ./2007).
3. Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas dari Wajib Pajak ( bentuk formulir sebagaimana dalam angka VI Lampiran I PER-160/PJ./2007).

• Untuk Wajib Pajak Badan
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia,
2. atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing (bentuk formulir sebagaimana dalam angka VII Lampiran I PER-160/PJ./2007) dari salah seorang pengurus efektif
3. Surat pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah seorang pengurus aktif ( bentuk formulir sebagaimana dalam angka VI Lampiran I PER-160/PJ./2007).

• Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia,
2. atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing formulir sebagaimana dalam angka VII Lampiran I PER-160/PJ./2007) dari salah seorang pengurus Joint Operation

Mudah mudahan artikel ini bisa bermanfaat🙂

diambil : dari berbagai sumber

13 Comments

  1. wira said,

    September 18, 2008 at 4:12 am

    bribet juga ya

  2. Arie said,

    September 18, 2008 at 7:09 am

    keknya sih gitu .. tapi nggak tau juga seh belum nyoba soale😀

  3. kagendra said,

    September 18, 2008 at 8:46 am

    sumpah, tambah ora mudeng aku, lah wong mau berbuat kebaikan aja koq repot.lah wong negara juga ngga mau repot ngasi laporan keuangan (transparansi gitu katan ewong wong pinter kuwi) hasil pajak ke kita ngapain juga harus bayar pajak.
    kalo situ (negara) blom bisa nunjukkin hasil konkrit pelayanan ke masyarakat ya mana mau masyarakat nyetor pajak yang nantinya cuman habis buat di korupsi sama situ

  4. gustulank said,

    September 19, 2008 at 7:37 am

    Setau saya, pemasukan pemerintah dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. (Klo ada yang dikorup, itu cuma oknum!) Contoh:
    1. Membangun jalan raya, yang baru 2 bulan dipake sudah penuh lubang.
    2. Gaji pegawai negeri, yang ngantor jam 10 (setelah nganter anaknya sekolah) dan pulang jam 2 (jemput anaknya pulang sekolah).
    3.Subsidi biaya kesehatan dan pendidikan, yang bisa kita nikmati sesuai dengan kualitasnya. (mau murah kok minta bagus??)

    Hehehehe…

  5. fiq said,

    October 30, 2008 at 6:59 am

    buat npwp repot, harus sesuai ktp setempat, katanya on line di intenet.
    gimana dong solusinya

  6. Ahmad said,

    December 21, 2008 at 6:32 am

    NPWP ??? Gua PNS depkeu SPT gua Nihil melulu….eh ada edaran pegawai Gol-2 gak usah ngisi lagi..ya udah gw berenti…Sampaikan sama Bos elo ya-pegawainya aja males NPWP /SPT …lebay banget c..

  7. johan said,

    December 24, 2008 at 4:37 am

    Jujur, bingung dan takut, bingung, karena aturan perpajakan ini sepertinya masih tumpang tindih. Mulai dari pajak PBB, Pajak Kendaraan dan sekarang pajak NPWP(penghasilan ya) padahal dikantor udah dikenakan pajak untuk penghasilan karyawan yang disetor ke kantor pajak.
    Takutnya karena sistemnya yg tidak jelas dan sosialisasinya tidak benar2 bisa dipahami dan membumi, ini akan jadi alat kongkalikong petugas fiskal dan petugas pajak juga oknum petugas lain yang berseragam.
    Kalau dibilang di Teve udah diberitakan, itukan baru iklan, mbok yao, door to door informasinya. Kan bisa pajak meghair tenaga partimer untuk door to door, yg efektiv ke instansi/lembaga dan perusahaan, sehingga kita semua terpapar dan bisa langsung bertanya. Kalau infor bisa didapat dikantor pajak mah merepotkan kan, kalau udah dikantor dengan segudang gawean masak ya mau ijin kekantor pajak sekedar nyari info pajak..apa boss kamu gak ngomel2 tuh.
    Ibaratnya aturan baru ini kan dagangannya pemerintah nih, ya harus modal dong, ayo door to door..!!!

  8. Cakwan said,

    December 24, 2008 at 1:28 pm

    Mau daftar online disuruh ngisi nomer kontak (telepon)

    Saya tidak punya telepon, terus bagaimana nih?

  9. Betton said,

    December 24, 2008 at 10:53 pm

    Caba dulu baru beli / pelayanan masyarakat yg minimal membayar pajakk yg maksimal ini benar2 rakyat yg baik……….. hidup indonesia…!

  10. fasha said,

    December 25, 2008 at 3:35 am

    Jadi pns gol.2 harus punya npwp jg ya, bgmana klo suami isteri pns apa hrs punya 2 npwp…

  11. RADEN MAS said,

    January 12, 2009 at 5:49 am

    gimana cara daftarkan data diri utk NPWP? please help me…

  12. ade said,

    January 14, 2009 at 7:56 am

    katanya semua org skrng mesti pny NPWP, trs kalo org itu tidak mempunyai pekerjaan alias PENGANGGURAN ato kerja yg ga pasti pendapatannya seperti : kerja Freelance…apa diharuskan jg untuk pny NPWP?….gmn byra pajaknya??

  13. dhoto said,

    February 17, 2009 at 6:09 pm

    ga paham blassssssss


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: